Rabu, 22 Oktober 2014
PERUMAHAN RAKYAT
Wah... Banyak Tanah Negara Tanpa Legalitas!
Penulis : Natalia Ririh | Jumat, 16 Maret 2012 | 15:16 WIB
|
Share:
AGUS SUSANTO/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: Anak-anak bermain sepak bola di atas gundukan tanah yang sudah diratakan untuk pembangunan rel dwi ganda kereta api lintasan Manggarai-Cikarang di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (31/1).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kendala penyediaan rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah ketersediaan tanah. Jika serius mengatasi masalah tanah ini, maka pemerintah dapat menggunakan tanah negara.

"Kalau pemerintah punya misi membangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maka dapat memanfaatkan tanah negara dan tanah badan usaha milik negara (BUMN)," kata Pangihutan Marpaung, Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, di kantornya di Jakarta, Jumat (16/3/2012).

Menurut Pangihutan, tanah negara dan tanah BUMN masih banyak. Hanya, persoalan penggunaan tanah tersebut terkendala legalitas.

"Mereka punya tanah, tapi ketika kita tanya mana legalitasnya, itu yang jadi kendala. Belum semua memiliki sertifikat," katanya.

Kementerian Perumahan Rakyat sendiri, lanjut Pangihutan, sedang mengajukan kerja sama satu pintu dengan Kementerian BUMN.

"Yang tertarik baru PT Kereta Api Indonesia (KAI). Belum ada kesepakatan, tapi sudah kita kirim MoU-nya. Rencananya nanti membangun rumah susun sewa di atas stasiun. Itu nantinya dapat dimanfaatkan karyawan KAI, juga masyarakat umum," kata dia.


Editor :
Latief