DPR Tolak Rencana Kenaikkan Harga Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menolak rencana Kementerian Perumahan Rakyat menaikkan harga rumah bersubsidi yang mencapai 45%. Kenaikan itu dinilai tidak relevan mengingat sampai saat ini belum ada keputusan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Terlalu dini mengusulkan kenaikan harga rumah bersubsidi, karena sampai saat ini kenaikan harga BBM juga belum disetujui dan masih dibahas di DPR. Tapi, mengapa pemerintah sudah mematok kenaikan harga rumah bersubsidi sampai 45%," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Dia mengemukakan, pihaknya menolak usulan kenaikan tersebut mengingat sampai saat ini belum ada keputusan mengenai kenaikan harga BBM. Kemenpera mengajukan usulan kenaikan harga rumah bersubsidi sebesar 45% kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah beralasan, kenaikan harga rumah tersebut mengacu pada tingkat inflasi dari tahun 2007-2012 dan estimasi kenaikan BBM.

Seperti diberitakan, Selasa (14/3/2012), Kemenpera mematok harga maksimum rumah sejahtera susun bersubsidi diusulkan naik dari Rp 144 juta menjadi Rp 190 juta. Harga tersebut belum termasuk kenaikan harga BBM yang diperkirakan mendorong kenaikan harga rumah sebesar 10% sehingga total kenaikan harga rumah bersubsidi menjadi 45% dan harga rusun sejahtera menjadi Rp 209 juta per unit.

Adapun harga patokan maksimum rumah sejahtera tapak bersubsidi diusulkan naik dari Rp 70 juta menjadi Rp 80 juta. Jika dihitung dengan dampak kenaikan BBM, harga rumah tapak menjadi Rp 88 juta atau total kenaikannya sebesar 25,7%.