"Adem Ayem", Rusunawa Kembali Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak jabatan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) beralih dari Suharso Monoarfa, kemudian dijabat oleh Djan Faridz, perkembangan informasi seputar rumah susun jarang terdengar. Perkembangan rumah susun seperti tidak menemukan kendala.

Namun, menurut Menpera Djan Faridz, program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) masih tetap berjalan. Hanya saja, karena terkendala desain tidak standar, setiap pembangunan rusunawa harus mengundang konsultan struktur, juga desainer.

"Akhirnya, butuh waktu dalam pelaksanaannya. Di bulan ke delapan baru bisa dibangun," katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (24/2/2012).

Menpera mengaku, saat ini proses pembangunan rusunawa juga disibukkan oleh pelelangan manajemen konstruksi. Pihaknya tengah merubah desain secara standar.

"Fondasi standar sesuai stigma tanah rata-rata. Kita sedang melakukan lagi penyederhanaan desain, karena melihat rusunawa yang dibangun dengan 4-5 lantai ternyata kosong. Lalu, kita mendesain 2 - 3 lantai, pasti akan terisi," jelasnya.

Djan Faridz berharap, rusunawa dengan 2-3 lantai akan banyak peminatnya. Hal itu didukung proses lelang yang mengundang Kadin, Agapensi, asosiasi kontraktor, serta melibatkan daerah, bukan hanya pemborong.

Namun, menurut anggota komisi V DPR RI, Roem Kono, seharusnya pemerintah tidak perlu direpotkan dalam proses pengawasan.

"Berdasarkan amanat UU Rumah Susun, kenapa pemerintah susah-susah begini? Mengapa tidak diserahtugaskan kepada Perumnas untuk mengurusnya?" katanya. 

Riswan Tony, anggota Komisi V DPR RI lainnya menyatakan, masalah mandeknya rusunawa bukan pada desain standar bangunan atau kontraktor. Persoalan ada pada status hunian barang milik negara yang kemudian dialihkan menjadi milik daerah.

"Inilah yang menyebabkan rusunawa sulit dioperasionalkan di beberapa titik," ujarnya.