Kesejahteraan
Buruh "Outsourcing" Tuntut Perbaikan Upah dan Pensiun
Penulis : Adi Sucipto | Rabu, 22 Februari 2012 | 21:59 WIB
|
Share:
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi

GRESIK, KOMPAS.com - Ratusan buruh outsourcing yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Gresik, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012), berunjuk rasa menuntut perbaikan upah dan tunjangan pensiun.

Mereka melintasi sejumlah jalan utama di Gresik dan mendatangi kantor Bupati Gresik di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo. Polisi perlu mengalihkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan agar tidak terjadi kemacetan.

Koordinator Aksi, Abdul Hakam, menyatakan, upah buruh outsourcing sering kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan karyawan. Selama ini mediasi tuntutan buruh juga belum menemukan solusinya.

Saat berunjuk rasa di kantor bupati, perwakilan buruh ditemui Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gresik, Edy Purwanto. Pertemuan diikuti 14 wakil buruh, 14 wakil dari perusahaan pengerah tenaga kerja, dan dua perwakilan dari PT Petrokimia Gresik sebagai perusahaan pengguna tenaga outsourcing.

Pemkab Gresik menjadi mediator untuk memfasilitasi pertemuan, terkait dengan keluhan buruh outsourcing atau keberatan yang disampaikan perusahaan pengerah tenaga kerja. Dalam perundingan itu, Hakam menyampaikan keinginan agar ada peningkatan kesejahteraan buruh outsourcing dengan gaji minimal Rp 3 juta.

Buruh outsourcing menuntut persamaan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan kerja sampai pensiun, jaminan pesangon, upah penuh bagi buruh ketika diliburkan, upah kelebihan jam kerja, tunjangan shift, dan bonus tahunan. Buruh ingin ada keputusan resmi paling lambat 29 Februari mendatang.

"Para buruh outsouching melakukan pekerjaan yang sama bahayanya dengan karyawan Petrokimia lainnya," kata Hakam.

Manajemen PT Petrokimia Gresik keberatan atas tuntutan buruh. Kepala Kompartemen Sumber Daya Manusia PT Petrikimia Gresik, Bambang Heru, menjelaskan, manajemen tidak bisa memenuhi tuntutan gaji Rp 3 juta per bulan bagi buruh outsourcing.

Selama ini pihaknya sudah memenuhi kebutuhan normatif. Besaran gaji buruh outsourcing PT Petrokimia Gresik antara Rp 1,344 juta hingga Rp 2, 52 juta per bulan. Jumlah itu di atas upah minimum kabupaten (UMK) Gresik tahun 2012 sebesar Rp 1 ,257 juta per bulan.  

Besaran upah yang diberikan itu sudah melebihi plafon dari manajemen. Awalnya batas upah buruh outsourcing hanya Rp 60.000 per hari. Manajamen PT Petrokimia Gresik mengaku sudah mengalah dengan memberikan upah Rp 64.000 per hari.

Keberatan atas tuntutan buruh itu juga disampaikan oleh 14 orang perwakilan dari perusahaan pengerah tenaga kerja, yang menjalin kerja sama dengan PT Petrokimia Gresik.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, meminta buruh sabar menunggu keputusan lebih lanjut karena semua masih proses. Ia menyarankan kepada perusahaan pengerah tenaga kerja ini agar lebih intens untuk berkoordinasi dengan pihak Petrokimia dan buruh.

 


Editor :
Agus Mulyadi