Rp 7 Triliun untuk Rusunawa di Bantaran Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan, pemerintah akan menggulirkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk membangun rumah susun umum sewa (rusunawa) di bantaran Sungai Ciliwung.

"Total anggaran sebesar Rp7 triliun dengan metode tahun jamak atau multiyears," kata Agung Laksono usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait penataan pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta, Kamis (26/1/2012) kemarin.

Agung menjelaskan, anggaran tersebut berasal dari APBN sejumlah kementerian terkait dengan metode tahun jamak mulai dari 2012 hingga 2014. Dia menambahkan, pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung juga merupakan salah satu jawaban dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang baru diluncurkan pemerintah.

"GIB adalah program sangat strategis dan harus dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, rapat koordinasi tingkat menteri diharapkan bisa mempercepat implementasi program penataan pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung diantaranya memperbaiki kualitas lingkungan melalui konsep "membangun tanpa menggusur". Program ini juga akan mengamankan daerah bantaran sungai dalam rangka menjaga kesinambungan daerah aliran sungai Ciliwung serta melakukan perancangan struktural terhadap daerah bantaran sungai yang menjadi kawasan pemukiman dengan tetap memperhatikan karakteristik dasar sungai.

Selain itu, membangun rumah susun umum sewa di bantaran sungai untuk menggantikan perumahan yang tidak layak. Dia mengatakan, rencana kegiatan untuk menata pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung antara lain melakukan relokasi penduduk sebanyak 34.051 kepala keluarga.

Pemerintah juga akan membangun rumah susun umum sewa sebanyak 22.806 unit di tujuh lokasi yang direncanakan. Ditambah lagi, membangun dua sudetan di lokasi Kebon Baru dan Kalibata dengan total luasan perolehan 2,93 hektar.