Pemerintah Bakal Utak-utik Lagi Harga Rusunami

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memastikan akan mengevaluasi harga satuan rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk menarik minat pengembang dan konsumen. Harga rusunami senilai Rp 144 juta per unit akan dievaluasi agar program 1000 tower rusunami berjalan kembali.

Demikian dikatakan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz kepada wartawan seusai membuka Rakerda DPD Aspersi DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu (26/10/2011). Djan menjelaskan, harga baru akan diperoleh dan bisa diaplikasikan di lapangan sebelum akhir tahun ini.

"Untuk itu, saya akan koordinasikan persoalan ini dengan pihak terkait, khususnya para pengembang," katanya.

Evaluasi harga rusunami ini, lanjut Djan, bisa jadi harga satuan dinaikkan atau tetap, dengan pertimbangan subsidi untuk pengembang dan konsumen ditambah mulai dari uang muka hingga lainnya. Ia memberikan contoh, evaluasi juga dimulai ketika pengembang melakukan pembebasan lahan untuk lokasi di tengah kawasan kumuh di sebuah kota.

"Jadi, harga tanah saat dibebaskan harus sesuai NJOP, tetapi pemilik lahan berhak atau punya opsi membeli satuan rumah susun dengan harga khusus dan insentif lainnya," katanya.

Dengan demikian, kata Djan, para pemilik lahan tak lagi dihargai dengan uang semata. "Ini lebih manusiawi," katanya.

Tidak hanya itu, Djan menambahkan, ketika rusunami terbangun fasilitas pendukungnya tak lagi menjadi kewajiban pengembang. "Misalnya, sekolah disediakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan setempat, lift di atas dua unit dibantu Kemenpera," katanya.

Djan juga menyatakan, dalam paket evaluasi untuk rusunami ke depan tersebut akan dilarang pembangunan tempat parkir untuk mobil.

"Jadi, biar tepat sasaran rusunami untuk kelas menengah-bawah, maka tak layak jika disediakan lahan parkir mobil," katanya.

Adapun sedianya rusunami diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta per bulan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Asosiasi Pengembang dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menyambut baik hal itu.

"Rusunami 1.000 tower tak berjalan karena beban pengembang terlalu berat sehingga keuntungannya tidak masuk," katanya.

Selain itu, selama ini persepsi terhadap setiap kebijakan pemerintah oleh banyak pihak selalu berbeda.