JAKARTA, KOMPAS.com- Tugas berat menanti Menteri Negara Perumahan Rakyat yang baru, Djan Farid yang menggantikan Suharso Monoarfa. Setumpuk permasalahan di sektor perumahan masih menghadang, terutama kekurangan rumah.

"Menteri juga dituntut memahami sejumlah undang-undang baru antara lain UU Perumahan dan Permukiman, serta UU Rumah Susun yang baru disahkan," ujar Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia di Jakarta, Selasa (18/10/2011) malam, menanggapi pergantian Menpera.

"Dibutuhkan menteri baru yang profesional dan fokus mengatasi kekurangan rumah," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, hingga saat ini kekurangan rumah di Indonesia sudah mencapai 13,6 juta unit, dengan laju kekurangan rumah 700.000 unit per tahun. Adapun perumahan dan kawasan permukiman kumuh mencapai 70.000 hektar.

Ini antara lain dipicu pasokan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah. Janji pemerintah mengenai pemenuhan kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah, serta kecukupan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk itu, menteri yang baru harus berjuang keras memperlancar penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sudah dirintis Suharso yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan.

"Tingginya pertumbuhan properti belum berimbas pada perumahan rakyat. Itu terbukti dari terhentinya proyek rumah susun bersubsidi, program rumah murah yang tersendat, sampai minimnya penyaluran FLPP untuk masyarakat menengah bawah," ujar Yudi.