Dana Terbatas, Rusunawa Kurang Fasilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menuturkan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta telah berupaya mengurangi permukiman kumuh di ibukota. Salah satu upanya adalah dengan membangun rumah susun sewa (rusunawa) yang disesuaikan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Ia mengakui, pembangunan rusunawa itu banyak yang tak diminati masyarakat. Sebanyak 11 menara rusunawa yang dibangun masih tak berpenghuni hingga Februari 2011. Seperti yang terjadi di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan Pinus Elok, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Alasannya? Prijanto mengakui banyak di antara menara tersebut yang masih belum didukung infrastruktur air dan listrik atau lokasi rusunawa yang terletak di pinggiran kota sehingga sulit diakses.

Prijanto membantah apabila pemprov tidak berniat membangun rusunawa di tengah kota. "Kami memang ada program 100 tower. Beberapa di antaranya ada di tengah kota kok seperti di Kalibata, Jakarta Selatan dan Rawasari, Jakarta Pusat," ucapnya, Jumat (8/4/2011), di Balaikota, Jakarta.

Namun, setelah terakhir membangun rusunawa di Rawasari, pemerintah masih kesulitan mencari pengembang yang mengajukan proyek baru lagi. "Masih belum ada pengembang lagi yang ajukan, terakhir di Rawasari," ujarnya.

Sementara untuk rusunawa yang masih tak berpenghuni, Prijanto menuturkan memang perlu dibangun sekolah, kesehatan, pasar agar bisa menarik warga. "Memang harusnya kita bikin pasar, tapi kalau nggak ada manusianya, yah bagaimana juga kan? Perlu juga ada jaring jalan, kesehatan. Semuanya lengkap di sana, itu idealnya," kata Prijanto.

Lagi-lagi semua itu masih belum bisa diwujudkan lantaran tahun 2011 ini anggaran DKI sudah terserap untuk program lainnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) DKI tahun 2010 pun hanya senilai Rp 1,6 triliun.

"Sisa itu mau kita pakai untuk Banjir Kanal Timur (BKT), perbaikan RSUD, Terminal Pulo Gebang, dan penggantian tanah Stadion Lebak Bulus saja butuh sangat banyak. Jadi untuk fasilitas-fasilitas di rusunawa masih belum bisa dipenuhi," tandasnya.

Saat ini, kebutuhan rumah tinggal di Jakarta tiap tahunnya mencapai 70-80 ribu unit. Sedangkan, pemprov DKI Jakarta hanya mampu menyediakan 800-1000 unit per tahun.