Demi 100.000 Rumah Murah, Pemda Diminta Sediakan Kasiba

MALANG, KOMPAS.com -  Tahun 2011 ini ditargetkan akan terbangun 100.000 rumah murah di Indonesia. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia utamanya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Demikian dituturkan Menteri Perumahan Rakyat Suharso M onoarfa, Selasa (15/3) dalam kunjungannya ke lokasi rencana pembangunan 10.000 rumah murah di Kota Malang. "Itu sebabnya pemerintah daerah didorong menyiapkan kawasan siap bangun (kasiba), sehingga pemerintah pusat melalui APBN tinggal membantu sarana infrastrukturnya seperti perbaikan jalan, pnerangan jalan umum, drainase, dan sanitasi," ujarnya.

Penyediaan 100.000 rumah murah itu, menurut Monoarfa, di luar rencana membangun 150.000 unit rumah. Ini terdiri dari 120.000 unit rumah tapak, dan 30.000 unit rumah susun sewa milik (rusunami).

"Semua program itu masuk dalam program Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan senilai Rp 6 triliun tahun ini," ujar Monoarfa.

Terkait dengan program tersebut, Pemerintah Kota Malang tahun 2011 ini menyiapkan lahan 200 hektar (ha) untuk membangun 10.000 rumah murah bagi warga kurang mampu sekaligus warga yang tinggal di pinggir daerah aliran sungai (DAS).

"Selama ini kami merekam masih ada 12 persen perumahan warga Kota Malang dalam kondisi tidak layak huni, utamanya yang berada di pinggir-pinggir sungai. Namun untuk membantunya kami repot, sebab kalau kami turut membantu membenahinya maka bisa disebut melegalkan perumahan yang lokasinya tidak dibenarkan itu," ujar Wali Kota Malang, Peni Suparto.

Itu sebabnya, Peni mengatakan bahwa Pemkot Malang lebih memilih menyiapkan lahan untuk membangun rumah murah bagi warga yang membutuhkan serta bagi para penghuni pinggir sungai yang bersedia pindah. Lokasinya di daerah Buring Kecamatan Kedungkandang. Hingga kini pembicaraan dengan investor mengenai detil rumah murah itu menurutnya masih terus dilakukan.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan bahwa tidak mudah mengatasi perumahan pinggir sungai. Selain lintas wilayah (kewenangan provinsi Jawa Timur ), solusi terbaik menurutnya bukan dengan asal gusur.

"Meski jelas-jelas mereka yang tinggal di pinggir sungai menyalahi aturan, tidak begitu saja bisa digusur. Konsep Pemkot Malang adalah urban renewal ( penataan kawasan) dan bukan urban removal (pemindahan orang)," ujar Erik. Urban renewal dinilai lebih memberikan solusi daripada asal menggusur orang.

Itu sebabnya, mencoba memberikan pilihan perumahan murah jauh dari lokasi pinggir sungai dinilai menjadi salah satu program yang cukup masuk akal saat ini. Apalagi diperkirakan ada ribuan warga tinggal di pinggir DAS Brantas saja. Brantas adalah sungai yang melintasi tengah Kota Malang. Di Kota Malang ada lima DAS, yaitu DAS Brantas, Metro, Sukun, Amprong, dan Bango.  (Dahlia Irawati)