Walhi: Mitigasi GAK Patut Dicurigai

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memandang permohonan mitigasi in-situ di Gunung Anak Krakatau adalah akal-akalan pemerintah daerah untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dari penambangan pasir besi.

"Mitigasi, yang semestinya dipahami, adalah upaya penyelamatan manusia. Jadi, perlu ada keterlibatan masyarakatnya. Bukan sumber, gunungnya yang diotak-atik. Kalau ini yang dilakukan (mitigasi in-situ), kami khawatir, yang terjadi adalah pengambilan pasir, namun atas nama mitigasi," ujar Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Hendrawan, Jumat (11/2/2011).

Menurut dia, sejarah telah kembali terulang. Persoalan penambangan pasir besi dengan modus mitigasi sempat mencuat di 2008-2009. Walhi lah yang pertama kali menemukan adanya indikasi praktik penambangan pasir besi di kawasan GAK. Eskavator dan kapal-kapal yang ada di sana diketahui menyedot pasir-pasir besi.

Kegiatan ini kemudian dianggap ilegal karena MS Kaban, Menteri Kehutanan waktu itu, tidak memberikan izin prinsip kegiatan mitigasi maupun penambangan. Izin dari Menhut dibutuhkan karena kawasan cagar alam.

Hendrawan menambahkan, keberadaan kawasan Gunung Krakatau yang pernah menjadi sumber malapetaka, sekaligus pula sangat menggoda pihak-pihak yang mudah terbius oleh materi. "Sebab, saya dengar, pasir hitam di GAK memiliki kualitas nomor satu, yang terbaik di dunia," ujarnya.