Transaksi Penjualan Rumah di Jabar Tersendat BPHTB

BANDUNG, KOMPAS.com - Transaksi penjualan perumahan di Provinsi Jawa Barat tersendat sejak awal Januari 2011, menyusul belum jelasnya regulasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang saat ini dikelola oleh setiap pemerintah daerah.

"Sudah hampir satu bulan ini, kami tidak ada transaksi dengan calon pemilik rumah. Hal ini dikarenakan pengurusan BPHTB sejak awal tahun 2011 ini sudah dilimpahkan pusat ke daerah. Sementara di daerah sekarang mayoritas belum ada perdanya. Ini tentunya menjadi mandeg dan  dan proses transaksi sama sekali tidak bisa kita lakukan," kata Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Harri Raharta, di Bandung, Jumat.

Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Sate Bandung, Harri, mandegnya proses transaksi merupakan ekses dari masa transisi pemindahan administratif BPHTB yang dulu dilakukan pusat, beralih ke pemerintah kabupaten/kota tempat perumahan berada.

Padahal, kata Hari, proses ini sangat bisa dilakukan dengan segera jika pemerintah daerah secepatnya membuat regulasi administratifnya.

Menurutnya, proses administratif pengurusan BPHTB sebenarnya sangat mudah direalisasikan karena hal ini sudah dicontohkan pemerintah pusat sejak dulu. "Sebenarnya sangat mudah dilakukan pemerintah daerah. Tinggal ditiru saja apa yang telah dilakukan pusat dan sekarang diterapkan di daerah. Kami berharap bulan Pebruari ini seluruh pemerintah daerah sudah siap, hingga proses transaksi bisa berjalan kembali," ujar Harry.

Dikatakannya,saat ini memang ada beberap daerah yang sudah membuat Perda BPHTB, tapi masih belum direalisasikan karena beberapa faktor teknis. Pihaknya mengaku, Gubernur Jawa Barat akan mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk segera membuatkan perda BPHTB.

"Tadi Gubernur sudah menyatakan akan meminta kepala daerah untuk segera membuat perdanya yang selama ini belum siap. Mudah-mudahan dalam waktui dekat ini proses transaksi sudah bisa berjalan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mempermudah perijinan kepada REI guna mendukung target pengadaan perumahan di Jabar sesuai dengan target yang diberikan pemerintah pusat.

"Tentu kita harus memfasilitasi perizinan lahan, termasuk pengadaan lahan. Tapi tidak bisa kita hindari jika pembangunan ini membutuhkan lahan yang banyak, karenanya kita harus mencari jalan keluarnya bagaimana pengadaan lahan ini tidak terlalu mengganggu lahan-lahan yang sudah ada seperti area pertanian. Arahannya, adalah bagaimana mengharmonikan kebutuhan lahan ini," kata Heryawan.

Gubernur menegaskan, Pemprov Jabar menawarkan untuk pembangunan perumahan baru dikembangkan di kawasan Jabar Selatan karena dalam RPJMN, kawasan Jabar Selatan sudah termasuk daerah pengembangan kawasan.

Menurutnya, peluang ini tentunya menjadi rencana baru untuk pembangunan di Jawa Barat. "Jabar selatan saat ini sudah dijadikan sebagai wilayah pengembangan baru. Pemerintah pusat dan provinsi pun sudah berencana bahkan sebagian sudah direalisasikan untuk terus melakukan pembangunan infrastrukturnya," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya menginginkan pembangunan di Jabar Selatan dapat membentuk kawasan-kawasan baru yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum serta layanan publik yang terkonsentrasi. "Ini tentunya akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan," ujar Heryawan.