Rusunawa Belum Jadi Solusi

BANDUNG, KOMPAS - Pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, belum sepenuhnya menjadi solusi penanganan korban banjir di Bandung selatan. Kemiskinan menjadi hambatan warga untuk mengakses fasilitas permukiman tersebut.

Sejumlah warga menginginkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) itu bisa dihuni dengan gratis melalui subsidi pemerintah setempat. ”Suami saya tidak punya penghasilan tetap. Kalau harus menghuni rusunawa dengan biaya tertentu, keluarga kami tidak mampu,” kata Ana (53), warga RW 20 Kampung Cieunteung, Baleendah, Minggu (5/12) di pengungsian.

Ia dan keluarga mengungsi di Gedung Juang Baleendah sejak Kamis pekan lalu. Hujan lebat mengakibatkan Sungai Citarum yang berbatasan dengan Kampung Cieunteung meluap ke permukiman. Sekitar 63 keluarga dengan 225 jiwa mengungsi.

Banjir yang terjadi pekan lalu merupakan yang terbesar dalam dua bulan terakhir. Selama hampir setahun, warga di kampung itu tidak memiliki tempat tinggal tetap lantaran banjir merendam rumah mereka. Sekalipun air bah surut, rumah warga belum layak dihuni akibat lumpur tebal yang sukar dibersihkan.

Jaja (47), Ketua RW 20 Kampung Cieunteung, mengatakan, sejumlah warga yang mampu memilih tinggal di rusunawa daripada terus kebanjiran di kampungnya. Kendati demikian, lebih banyak warga memilih tinggal di pengungsian atau rumah kontrakan sepanjang tahun karena tidak mampu membayar biaya sewa.

”Jika biaya rusunawa di atas Rp 200.000 per bulan, kemungkinan warga tidak mampu membayarnya. Mereka akan mencari kamar kontrakan di kampung yang biaya per bulannya Rp 100.000 ke bawah,” katanya. Jaja mengharapkan pemerintah setempat menepati janji untuk membangun rumah singgah bagi korban banjir.

Kepala Bidang Pengembangan Perumahan dari Dinas Perumahan, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung Budihardjo mengatakan, biaya sewa tidak akan mahal karena rusunawa disubsidi pemerintah. Warga hanya dikenai biaya pemeliharaan rusunawa.

”Biaya sewa akan ditentukan melalui peraturan daerah dan surat keputusan bupati. Hanya sebagian kecil biaya sewa dibebankan kepada warga karena sisanya disubsidi pemerintah,” katanya.

Hibah pemerintah

Rusunawa tersebut merupakan hibah dari Kementerian Perumahan Rakyat. Pada tahap pertama akan dibangun tiga menara atau 300 unit bertipe 24. Pembangunan tahap pertama diperkirakan menampung 500 keluarga. Total diperlukan dana Rp 36 miliar untuk menyelesaikan dua tahap pembangunan.

Di samping penanganan korban banjir melalui pendirian rusunawa, pemerintah juga merencanakan pengerukan Sungai Citarum pada 2011. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Mudjiadi mengatakan, usulan itu masih dibahas oleh DPR. ”Pada Januari akan ketahuan berapa biaya pengerukan yang disetujui,” katanya.

Khusus Kampung Cieunteung tidak bisa sepenuhnya bebas banjir karena kontur tanahnya memang lebih rendah daripada bibir sungai. ”Yang kami upayakan ialah aman dari banjir. Artinya banjir itu jangan sampai banyak merugikan warga,” ungkap Mudjiadi. (REK)