Lebih 20 Persen Rusunawa Tak Berpenghuni

JAKARTA, KOMPAS.com - Ironis. Proyek rumah susun sewa (rusunawa) yang dibangun pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang kosong alias belum berpenghuni. Padahal, pemerintah kian gencar membangun rusunawa hingga tahun 2014 mendatang.

Menurut informasi yang disampaikan Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU), lebih dari 20 persen dari total 18.653 unit atau 198 blok kembar (twin block) rusunawa yang sudah terbangun belum dihuni. Itu artinya, ada 53 twin block yang sekarang masih kosong.

Proyek rusunawa yang dibangun sejak 2003 itu tersebar di 25 provinsi. Dari 25 provinsi itu, tingkat hunian rusunawa tertinggi terdapat di Jawa Barat (93 persen), Jawa Timur (84 persen), dan Jawa Tengah (73 persen). Sementara tingkat hunian rusunawa terendah ada di DKI Jakarta (6,7 persen), Sulawesi Utara (5 persen) dan Sulawesi Tenggara di bawah (5 persen).

Rusunawa itu belum ada yang melirik karena terkendala masalah infrastruktur. "Salah satunya belum tersambung aliran listrik," kata Dirjen Jenderal Cipta Karya Kementrian PU, Budi Yuwono kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Budi menyatakan, aliran listrik sangat penting bagi hunian. Makanya, ia meminta pemerintah daerah (pemda) bisa membantu mempercepat pemasangan aliran listrik tersebut. Jika sudah teraliri listrik, makin banyak masyarakat yang melirik rusunawa.

Selain infrastruktur, kendala lain adalah mahalnya tarif sewa yang dipungut oleh pengelola. Masalahnya, tarif yang mahal ini tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Misalnya, perawatan terhadap fasilitas mandi cuci kakus (MCK), taman bermain, dan perawatan gedung. Lantaran kurang terawat, berbagai fasilitas rusunawa itu tampak kumuh.

Budi berpendapat, tarif ideal rusunawa sebesar Rp 80.000 per bulan. Sementara untuk biaya pemeliharaan fasilitas sebaiknya disubsidi pemda sebesar Rp 100.000 per bulan per KK. Walhasil, selain terjangkau, kebersihan rusunawa juga terjaga.

Hal senada juga disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso. Menurutnya, pemda dan PLN sudah seharusnya memecahkan persoalan ini. "Jangan sampai rusunawa ditinggalkan penghuni karena infrastrukturnya minim. Lihat saja rusunawa Cilincing ditinggalkan penghuni karena bangunannya kurang memadai," jelas Setyo.

Bahder Johan, Direktur PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), salah satu pengelola rusunawa mengakui, banyak pengelola rusunawa kesulitan membangun infrastruktur karena minimnya anggaran dari pemda. "Bagaimana harus memajukan rusunawa yang lebih layak, kami saja selalu mengalami kerugian di sana-sini setiap tahun," keluh Bahder.

Bahder menjelaskan, kerugian itu disebabkan karena kualitas bangunan kurang bagus, sehingga beberapa bagian harus diperbaiki lagi. Selain itu, perusahaannya juga harus mengeluarkan biaya rutin untuk membayar listrik Rp 5,8 juta per bulan. Itu belum termasuk biaya air bersih Rp 2,5 juta per bulan. Hitung punya hitung, tiap tahun dia harus merogoh Rp 200 juta. (Ario Fajar/KONTAN)