Senin, 21 April 2014
forum
Urgensi Manajemen Logistik Bencana
Senin, 22 November 2010 | 10:23 WIB
|
Share:

Oleh NURHADI

Dalam beberapa bulan terakhir ini, frekuensi bencana alam di Jawa Tengah dan sekitarnya cenderung mengalami peningkatan. Di samping letusan Gunung Merapi, secara geofisika hampir sebagian besar wilayah di Jateng berpotensi bencana alam. Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Jateng, terdapat 7.059 kilometer persegi daerah ”zona merah” rawan longsor pada tahun 2009, meningkat lebih dari 100 persen dari 2002 yang hanya 3.667 kilometer persegi.

Kondisi ini dipicu maraknya alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Data ini tidak termasuk potensi bencana alam yang lain seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.

Berdasar fakta di atas, usaha pencegahan dan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat wajib dilakukan, baik oleh warga dan pemerintah. Salah satu yang sangat penting, tetapi sering diabaikan, perihal sistem manajemen logistik kebencanaan. Logistik dalam pengertian manajemen bencana berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, baik pangan, sandang, papan, dan turunannya. Termasuk dalam kategori logistik ialah barang yang habis dikonsumsi, misalnya sembako, obat-obatan, selimut, pakaian dan perlengkapannya, air, tenda, jas hujan, dan sebagainya.

Pada tahap pra, saat, dan pasca bencana, ketersediaan logistik yang cukup merupakan syarat mutlak karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup korban bencana. Kita bisa belajar dari proses penanganan distribusi logistik korban gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai. Laporan terakhir kompas.com (1/11), masih banyak kantong pengungsian yang belum tersentuh bantuan. Padahal, mereka sangat membutuhkan selimut, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sulitnya distribusi bantuan ini, antara lain, disebabkan sulitnya akses transportasi (baik darat maupun laut).

Secara umum, kesuksesan rantai pasok logistik bencana berdasar pada empat hal utama, yakni tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang penyalur, dan terakhir gudang penyimpanan terakhir. Keempat pilar ini akan ditentukan oleh faktor informasi-komunikasi, jalur dan sistem distribusi, sarana tranportasi, dan manajemen persediaan atau ”stock management”.

Langkah taktis

Setidaknya ada lima hal yang harus segera dibenahi agar sistem manajemen logistik bencana dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pertama, kesiapan kader. Operasional logistik sangat bergantung pada kader yang terampil, terlatih, dan cekatan. Kebutuhan kader logistik bencana dapat dipenuhi lewat dua jalur, yakni tenaga tetap dan tenaga sukarelawan. Masyarakat sekitar, terutama pemuda-pemudi, dapat diberdayakan menjadi sukarelawan setelah mendapat bekal pendidikan yang cukup. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam proses penyiapan rantai pasok dari awal sampai dengan titik tujuan bencana. Di luar negeri, seperti Amerika Serikat, penyiapan kader logistik sudah ditangani secara serius dan profesional. Tiap tahun, misalnya, Federal Emergency Management Agency (FEMA) menyelenggarakan acara yang dikenal dengan ”Logistic Management Boot Camp” yang sebagian besar diisi pelatihan dan simposium.

Kedua, terkait fungsi perencanaan. Pada kondisi darurat sering kali ditemukan proses distribusi yang kacau balau, tidak adanya garis komando, tumpang tindih fungsi kerja, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini dapat dimaklumi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada fungsi pengendalian yang direncanakan diawal. Pada saat pra bencana, fungsi perencanaan bertujuan mengetahui seberapa banyak jumlah korban yang membutuhkan bantuan logistik, mengetahui berapa banyak bantuan logistik yang dibutuhkan, mengetahui jenis kebutuhan (papan, pangan, dan sandang), mengetahui cara menyampaikan bantuan, mengetahui kapan bantuan harus diberikan, dan terakhir mengetahui siapa penanggung jawab kelompok penerima bantuan. Dalam tataran yang lebih luas, fungsi perencanaan mampu berbicara dengan berbagai level skenario, antara lain perencanaan saat kejadiaan bencana, perencanaan pascabencana, perencanaan rehabilitasi dan konstruksi.

Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana. Aspek ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana untuk proses penyimpanan (gudang) dan proses distribusi (berbagai moda transportasi, darat, laut, dan udara). Akses jalan darat, seperti semua jalan di lereng Gunung Merapi, semestinya segera diperbaiki. Di samping mempermudah evakusi, jalan yang berfungsi dengan baik akan mempercepat proses pengangkutan barang dan material. Kendala yang dihadapi saat ini, ketersediaan alat-alat tersebut masih terbatas, misalnya yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya di BPBD Jateng.

Keempat, terkait keterlacakan dan akuntabilitas. Harus dicarikan solusi alternatif bagaimana membangun sebuah sistem yang mampu menyuguhkan data stok dan posisi bantuan secara ”real time” dan terhubung ke semua pemangku kepentingan yang terkait. FEMA USA, misalnya, telah memiliki Logistic Visibility Tools (LogVIZ) yang mampu menampilkan data secara cepat, akurat, transparan, dan terkoneksi secara baik.

Tidak kalah penting adalah kerja sama dan kolaborasi dengan sektor swasta seperti donatur, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Sosialisasi perihal sistem logistik manajemen perlu digalakkan secara serius agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang seragam.

Sebagai bahan renungan, ada baiknya kita resapi pernyataan Senior Officer UNHCR John Tedflor, ”The most deadly killer in humanitarian emergency is not dehydration, measles, malnutrition or the weather… but it is bad a management.” (kompas.com, 1/9).

NURHADI Praktisi Logistic and Supply Chain Management, Alumnus ITS Surabaya, Meraih Certified Professional Logistician dari The Chartered Institute of Logistic and Transport, Singapore