Sulawesi Tenggara Promosikan Perumahan PNS

KENDARI, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini mempromosikan program pembangunan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) karena hingga kini peminatnya masih sedikit

Gubernur Sulawesi Tanggara, Nur Alam, di Kendari mengatakan, promosi ini dilakukan karena semenjak dibuka pendaftaran melalui masing-masing SKPD di lingkup Pemprov Sultra, masih banyak PNS yang meragukan program tersebut sehingga peminat perumahan ini masih minim. 

"Kami mempromosikan program ini, karena masih banyak PNS yang belum paham tujuan pembangunan perumahan PNS ini," katanya.

Padahal, kata Nur Alam, pembangunan perumahan yang dipriorotaskan bagi PNS golongan satu dan dua ini merupakan program pemerintah daerah untuk membantu pegawai yang selama ini kesulitan mendaptkan rumah, jika harus melalui kredit perumahan Rakyat (KPR) yang dibangun developer.

Saat ini, kata gubernur, sudah dibangun empat unit rumah tipe 42 di atas lahan seluas 50 hektare di Kawasan Nanga-Nanga. Keempat unit rumah itu hanya merupakan contoh dari 1000 rumah yang akan dibangun.

"Saya harap para PNS golongan rendah, bisa memanfaatkan kesempatan ini karena pemerintah benar-benar serius mewujudkan program ini," ujarnya.

Selain sudah membangun empat unit rumah contoh, Pemprov Sultra juga kini telah membangun pondasi 60 unit rumah, dan setiap rumah berdiri di atas lahan seluas 15 x 20 meter.

Harga perumahan PNS itu dengan tunai sebesar Rp40 juta per unit, dengan rincian harga konstruksi rumah Rp38,5 juta, biaya pengurusan pengalihan hak alas tanah sebesar Rp1,5 juta. Sedangkan dengan cicilan, uang muka untuk medapatkan rumah itu sebesar Rp4.000.000, dengan suku bunga sembilan persen per tahun.

Jangka waktu pencicilan berkisar 3-10 tahun. Jika jangka waktu tiga tahun jumlah angsurannya Rp1.270.000 per bulan, lima tahun jumlah anggsuran Rp870.000, tujuh tahun angsurannya Rp698.571, dan 10 tahun angsurannya Rp570.000.