NUSA DUA, BALI, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memangkas pajak pembangunan rusunami. Pajak yang dikenakan selama ini dianggap terlalu tinggi.

Hal ini disampaikan CEO Bakrieland Hiramsyah S Thaib di sela-sela Kongres FIABCI di Nusa Dua, Bali, Kamis (27/5/10).

Menurut Hiramsyah, cost of fund pembangunan rusunami terlalu tinggi. Karena itu, pemerintah harus menggunakan kesempatan untuk menyedehanakan birokrasi dan memangkas pajak-pajak yang tidak perlu.

“Termasuk peran Menteri Perindustrian, terkait jasa konstruksi. Bagaimana agar pembangunan rusunami bisa lebih efisien. Ini tugas Menkeu untuk membuat kebijakan yang mendukung pembangunan rusunami bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah,” kata Hiramsyah.

Ia memberi contoh, saat membangun rusunami, pajak yang harus dibayar pengembang mulai dari semen keluar dari pabrik sampai PPN.

“Kalau pajak-pajak itu dipangkas, dampak lanjutannya akan menguntung masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini tugas pemerintah untuk merealisasikannya,” tandas Hiramsyah.