Ciputra: Indonesia Belum Menjadi Negara Properti

NUSA DUA, BALI, KOMPAS.com — Pengusaha properti Indonesia, Ciputra, mengatakan, Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara properti. "Suatu negara disebut negara properti jika 30 persen ekonomi ditentukan industri properti, tetapi Indonesia 10 persen pun tidak," katanya.

Kondisi ini berbeda dengan Singapura, Hongkong, Dubai, yang disebut kota properti karena peraturan pemerintah setempat mengizinkan orang asing membeli properti di sana. "Ironisnya, banyak orang Indonesia membeli properti di Singapura," kata Ciputra.

Di Bali, saat ini pun, orang asing belum diizinkan membeli dan jika membeli harus atas nama orang Indonesia. "Ini kucing-kucingan. Sayang kan pajaknya pun entah ke mana," katanya.

Ciputra mengatakan, Real Estat Indonesia (REI) harus berjuang lebih keras agar peraturan pemerintah direvisi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual dan devisa negara. "Anda bayangkan pendapatan per kapita orang Indonesia hanya 2.500 dollar AS, sedangkan pendapatan per kapita Singapura 60.000 dollar AS," ujarnya.

Ciputra berharap industri properti di Indonesia makin maju. "Saat ini pengembang lebih maju dibandingkan zaman saya masih aktif di REI. Tantangan makin hebat dan besar. Kesempatan makin besar dan pelaku properti pun makin banyak. Marketing 50 persen ditentukan oleh supply dan demand, kedua lokasi, dan ketiga kompetitor," kata Ciputra.