Ganti Rugi Jalan Tol Mengacu Harga Pasar!

JAKARTA, KOMPAS.com — Harga tanah yang dibebaskan untuk pembangunan kepentingan umum berpatokan pada harga pasar, bukan nilai jual obyek pajak atau NJOP. Bahkan, demi alasan kemanusiaan, ganti rugi tanah jalan tol masih akan ditambah kompensasi kepada pemilik tanah.

Demikian dikatakan Kepala Subbidang Pembebasan Lahan Kementerian Pekerjaan Umum Wijaya Seta di Jakarta, Selasa (2/3/2010). Pernyataan ini untuk menjawab perdebatan di masyarakat mengenai apakah ganti rugi tanah untuk jalan tol didasarkan pada harga pasar atau sekadar harga NJOP?

”Saya tegaskan, dasar ganti itu adalah harga tanah. Idealnya, bahkan ditambah sedikit kompensasi untuk biaya pindahan atau pajak tanah rumah baru. Alasannya, jangan sampai masyarakat membeli rumah atau tanah dengan kualitas di bawah kediaman yang dibebaskan untuk tol,” ungkap Wijaya.

Dia menilai tidak tepat jika ganti rugi tanah untuk jalan tol didasarkan pada NJOP. Pasalnya, harga NJOP secara umum di bawah harga pasar.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Warga Tergusur Jalan Tol Jakarta Lingkar Luar (JORR) W2 Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, H Soemanto mengatakan, persoalan ganti rugi tanah di wilayah itu hingga kini belum selesai.

Tergusur proyek

Panitia pembebasan tanah di daerah itu, menurut Soemanto, langsung menetapkan harga ganti rugi tanah berdasarkan NJOP, yaitu Rp 1.160.000 per meter untuk tanah dan Rp 840.000 per meter untuk bangunan.

Padahal, harga pasaran tanah di wilayah itu saat ini sudah di atas Rp 2 juta untuk lokasi tanah yang berada di dalam gang dan di atas Rp 7 juta untuk tanah yang berada di pinggir jalan raya, seperti Jalan Ciledug Raya.

Selain itu, pada tahun 2003, sebagian warga Pesanggerahan yang tergusur proyek serupa telah mendapat ganti rugi tanah Rp 2 juta per meter, dengan kondisi NJOP saat itu hanya Rp 300.000.

Adapun ganti rugi untuk bangunan ditawarkan hanya Rp 840.000. Padahal, rata-rata untuk membangun rumah saat ini mencapai Rp 2,5 juta per meter persegi.

Soemanto mengatakan, warga akan tetap berjuang untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. ”Dengan ganti rugi sebesar itu, kami tidak akan bisa membeli tanah dan membangun rumah. Apa kami mau jadi gelandangan,” katanya.

Wijaya Seta menambahkan, evaluasi terhadap NJOP dilakukan setiap tiga atau lima tahun karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Padahal, harga tanah naik dalam bilangan tahun, bahkan bulan. (RYO/REI)