KOMPAS.com - Pemerintah China kemungkinan akan memberlakukan pajak properti dalam pembelian apartemen mewah (high-end) pada tahun ini sebagai upaya mengekang laju pembelian properti, termasuk melarang pembelian properti oleh orang asing. Pemerintah China juga akan mempertinggi nilai bea materai bagi transaksi properti kedua.

Berdasarkan statistik yang dirilis Midland Holdings Ltd, banyak orang di Beijing, Shanghai, dan Shenzhen membeli rumah-rumah kedua untuk tujuan investasi dibandingkan untuk ditempati. Keadaan inilah yang akan diakhiri Pemerintah China.

China mempertimbangkan memberlakukan pajak atas real estate komersial di kawasan tertentu, sebelum menerapkan retribusi bagi tempat hunian, sebagai upaya mendinginkan pasar properti, demikian Morgan Stanley.

Jika ini diberlakukan, pajak ini akan menjadi pajak nasional pertama atas properti bernilai di China. Para analis percaya bahwa kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh China.  
 
PM China Wen Jiabao sudah membuat garis besar kebijakan untuk menstabilkan pasar, termasuk menggunakan pajak dan suku bunga.

Harga-harga properti di China terus naik pada bulan November 2009 dan ini kenaikan tercepat sejak Juli 2008 lalu. Kondisi ini menambah kepedulian tentang pinjaman yang tak bisa diperkirakan sebelumnya dan aliran uang yang akan menggelembungkan aset di China.

Lee Wee Liat, analis properti dari Nomura International Hong Kong mengatakan, kota-kota yang akan menjadi gelembung properti adalah Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou. Kondisi ini mencemaskan pinjaman yang tak pernah terjadi sebelumnya dan aliran dana akan menimbulkan gelembung aset properti dalam negara ini.

Sejumlah analis yakin bahwa pajak baru properti akan diberlakukan tahun ini, sedangkan analis lainnya, Jerry Lou dari Morgan Stanley yang berbasis di Hongkong berpendapat pajak itu tidak akan diberlakukan tahun ini.  "Hal ini disebabkan kondisi ini akan segera berdampak negatif dalam pasar properti, dan pihak berwenang menargetkan soft landing," kata Jerry.

China juga berencana membatasi kredit pembelian rumah untuk mengurangi spekulasi dan mengendalikan lonjakan harga real-estate dan memperketat peraturan penjualan lahan bagi pengembang.  
 
Sementara itu China Daily menyebutkan, Bank Sentral China mengumumkan akan mengelola ekspetasi inflasi dan mencermati pasar properti melalui kredit dan kebijakan uang beredar.  

Dalam pernyataan di situs resmi, The People's Bank of China menyebutkan mereka akan berusaha mempertahankan likuiditas yang cukup dalam sistem keuangan, dan meminta bank-bank mengucurkan dana pinjaman secara lebih merata, serta mengimplementasikan kebijakan kredit dalam sektor properti secara ketat.

China juga akan mengambil langkah mengendalikan kenaikan properti yang sangat cepat dan memperkuat kontrol kredit di sektor properti, kata Menteri Pengembangan Desa-Kota dan Perumahan, Jiang Weixin.

"Kami harus menyesuaikan kebijakan lokal di bidang properti yang diluncurkan tahun lalu, yang tidak sesuai lagi dengan tujuan-tujuan makroekonomi saat ini," tandas Jiang.  

Menurut Dong Chen, Direktur Institut Penelitian Sekuritas Southwest, gerakan pemerintah dalam kebijakan real estate mengindikasikan bahwa pengambil kebijakan berjuang untuk memperkuat ekonomi. Pemerintah juga serius membatasi likuiditas berlebihan dalam sistem keuangan untuk meredakan kecemasan atas gelembung aset dan inflasi.
 
Harga properti di 70 kota di China mengalami peningkatan tercepat dalam 16 bulan pada November lalu, memperkuat kekhawatiran tentang pinjaman dan masuknya arus modal dari luar negeri membentuk gelembung aset.  

"Kebijakan kredit adalah kunci untuk mengekang kenaikan harga properti, karena akan berdampak langsung pada volume transaksi," kata Su Xuejing, analis dari Changjiang Securities. "Kita mengantisipasi kebijakan yang lebih ketat di masa depan seperti menambah jumlah uang muka dan tingkat hipotek bagi rumah kedua yang dibeli," katanya.

Shanghai Securities News mengutip orang yang dekat dengan institusi pajak, menyebutkan bahwa pemerintah berencana memperluas uji coba pajak real estate.

Perubahan kebijakan juga diharapkan mempengaruhi kinerja pasar modal terkemuka, Shares of China Vanke Co, pengembang properti terbesar di China  mengalami kerugian setelah nilai sahjamnya jatuh 12 persen pada bulan lalu. Langkah-langkah mendinginkan pasar properti berdampak pada penghasilan. Poly Real Estate Group Co, perusahaan real estate terbesar kedua juga mengalami hal yang sama. Saham-sahamnya rontok dalam empat bulan ini.

Sementara itu, sebuah laporan dari penyedia layanan real estate Inggris, Savills, menyebutkan kebijakan pengetatan kredit dan melambungnya harga properti didorong oleh investor internasional. Banyak investor yang menangguk keuntungan dari pembelian properti.

Penjualan oleh investor asing meningkat dari 7 persen apda tahun 2008 menjadi 20 persen pada tahun 2009, demikian laporan Savills. (The Move Channel/China Daily)