JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan rumah susun (rusun) sebagai penyelesaian masalah perumahan rakyat miskin dinilai tidak tepat sasaran. Menurut Sri Palupi, Ketua Institute for Ecosoc Rights, LSM yang bergerak dalam perumahan rakyat, sekitar 80 persen rusun di Jakarta dikuasai oleh kelas menengah ke atas. 

"Rusunami (rumah susun sederhana sewa milik) di Kalibata yang baru, ada 1 orang kok bisa beli 3 rumah di sana," kata Sri dalam suatu diskusi di Jakarta, Selasa (18/8). 

Menurut Palupi, rusun yang diselenggarakan pemerintah masih berbasis modal besar, skala pembiayaan besar. "Dengan rusun, masyarakat dijadikan konsumen dengan pendekatan ekonomi supaya modal cepat kembali. Dengan demikian, otomatis rusun masih susah untuk diakses masyarakat miskin," ungkapnya. 

Lebih jauh, Palupi menyoroti kebijakan Pemerintah Thailand, khususnya Bangkok, dalam menyelesaikan persoalan perumahan masyarakat miskin. Saat ini, kata Palupi, mereka meninggalkan konsep rusun dan perumnas karena tidak menyelesaikan persoalan. 

Sebagai gantinya, Bangkok membuat kelembagaan Pembangunan yang Berbasis Komunitas (CODI), yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program Rumah Aman (Boan Mankong) bagi komunitas miskin. 

"Keistimewaan program ini adalah menempatkan komunitas warga miskin yang ada sebagai fokus dari proses mengembangkan solusi jangka panjang dan menyeluruh dari masalah pertanahan dan perumahan di perkotaan Thailand," paparnya. 

Ada 5 strategi yang mereka terapkan, yakni perbaikan perumahan, penataan ulang, land sharing, rekonstruksi, dan relokasi. "Yang menarik, Bangkok ini meniru kita dengan proyek MHT (Muhammad Husni Thamrin) yang kita terapkan tahun 1969-1980-an di Jakarta. Proyek ini mengakui keberadaan komunitas yang membangun permukiman mereka sendiri. Eh, kita malah meninggalkannya," tandas Palupi.