JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan mendatang harus dapat mengalokasikan dana subsidi kepemilikan rumah dalam jumlah yang lebih besar mengingat tingkat keberhasilannya saat ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.

"Kalau subsidi rumah kan barangnya sudah ada tidak kemana-mana sehingga tingkat keberhasilannya lebih baik," ungkap pengamat properti, Panangian Simanungkalit di Jakarta, Senin (22/6).

Panangian membandingkan dengan subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang penyalurannya sulit untuk dipertanggungjawabkan akan sampai kepada yang berhak menerima.

Dia mengatakan, bentuk subsidi yang disalurkan bukan sekedar subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tetapi juga untuk renovasi rumah atau semacam bedah rumah dengan nilai Rp 20 juta per unit.

Menurut Panangian, cara ini akan menjadi solusi di saat kebutuhan rumah (backlog) yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya akibat terbatasnya produksi rumah dengan harga terjangkau.

"Namun sekali lagi data mengenai penduduk Indonesia juga harus jelas termasuk kemampuan membayar, domisili (tempat tinggal), dan sebagainya yang selama ini belum dilaksanakan pemerintah sekarang," ujarnya.

Upaya pemerintah mendatang sebagai tahap awal melaksanakan mapping (pemetaan) terutama hunian masyarakat sehingga penyaluran subsidi nantinya tepat sasaran," ujarnya.

Menurutnya, idealnya pemerintah harus menambah dana subsidi rumah minimal 1 persen dari alokasi dana APBN apabila program perumahan layak bagi masyarakat berpendapatan rendah ingin berhasil.

"Bedah rumah ini sebagai tahap awal, kalau sudah berhasil dilanjutkan dengan bedah kampung dan seterusnya sehingga taraf hidup masyarakat yang tinggal juga menjadi lebih baik," jelasnya.

Ke depan pemerintah tidak hanya memperhatikan subsidi bagi rumah yang dibangun pengembang akan tetapi juga rumah yang di bangun secara swadaya tetapi kesulitan mendapatkan dana.