Basis Data Perumahan Belum Akurat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Basis data perumahan dan permukiman di Indonesia masih kurang akurat  dan sehingga belum bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di bidang tersebut.

"Padahal perlu ada basis data yang bisa menjadi acuan untuk membuat kebijakan menyangkut masalah perumahan dan permukiman," kata Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Suratman Worosuprojo, di Yogyakarta, Selasa (12/5).

Menurut dia, basis data tersebut juga bisa mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia, tetapi dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas wilayah.

Salah satu basis data yang diperlukan dalam bidang perumahan dan permukiman adalah persediaan dan kebutuhan perumahan di masyarakat, luas lahan yang tersedia, kondisi wilayah yang pantas dikembangkan sebagai perumahan serta kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.

"Hal itu juga untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara papan dan pangan, karena bisa saja kebutuhan papan akhirnya menggerogoti lahan yang subur," katanya.

Ia mengatakan, krisis perumahan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak dapat dicermati dengan baik karena minimnya basis data tersebut. Krisis perumahan di Indonesia, kata dia, sebenarnya dipicu oleh baby boom yang terjadi sekitar 1974. "Untuk masalah sekolah sudah ditangani oleh pemerintah dengan banyak mendirikan sekolah 'inpres', tetapi belum untuk perumahan," ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah sudah harus bisa membaca kondisi akan terjadinya masalah papan di Indonesia mulai 1990-an, tetapi dengan minimnya basis data kondisi tersebut tidak terlihat.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Perumahan dan Permukiman UGM Dr Hartono menyatakan, di masa yang akan datang, model ideal sebuah rumah adalah mengutamakan efisiensi ruang, yaitu  model tingkat. Model rumah tingkat tersebut sudah diterapkan di beberapa negara, seperti Jepang dan Vietnam. "Biasanya di Jepang, sebuah rumah tinggal berukuran 4 x 10 meter dengan dua lantai," ujarnya.

Menurut Hartono, kecenderungan yang akan terjadi di bidang permukiman adalah suasana desa yang berubah menjadi suasana kota, ini terlihat dari kepadatan bangunan. "Saat ini 35 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota, karena itu masalah infrastruktur harus juga dicermati," katanya.