JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank BNI Tbk akhirnya melenggang sendiri mendirikan bank umum syariah (BUS). Dalam skenario terbaru pendirian BUS, BNI tak lagi menggandeng lembaga keuangan asal Timur Tengah, Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD).

BNI mengubah rencana pendirian BUS setelah Bank Indonesia menyatakan, unit usaha syariah (UUS) yang ingin berubah menjadi BUS harus memiliki modal minimal Rp 500 miliar. BUS yang berasal dari UUS juga harus memiliki modal sebesar Rp 1 triliun, 10 tahun setelah pendirian. "Aturan itu memungkinkan kami melakukan spin off UUS menjadi BUS dengan atau tanpa investor baru," kata Direktur Usaha Kecil Menengah dan Syariah Bank BNI Achmad Baiquni, Senin (30/3).

BNI ingin merealisasikan pendirian BUS tahun ini juga. Pada Mei 2009 manajemen BNI akan minta persetujuan dari pemegang saham untuk memisahkan UUS menjadi BUS.

Namun, Baiquni menjelaskan, meski bertekad mendirikan BUS sendirian, bukan berarti niat untuk menggandeng ICD bubar. Ia menyakinkan bahwa negosiasi masih berjalan terus meskipun belum ada kata final atau kepastian yang jelas mengenai besaran dana yang bakal dikucurkan anak perusahaan Islamic Developement Bank ini. "Yang segera kami lakukan adalah spin off setelah RUPS," kata Baiquni.

BNI tengah menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola calon anak usahanya itu. Namun, Baiquni tak merinci apakah akan menunjuk orang dalam atau menggandeng bankir syariah dari luar BNI seperti yang dilakukan oleh bank lain.

Baiquni masih enggan merinci berapa besar dana yang akan mereka suntikkan ke anak usahanya itu. Yang jelas, modal BUS BNI terdiri atas campuran dana tunai serta aset berupa jaringan dan infrastruktur. Seorang sumber KONTAN menuturkan, BNI akan mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk mendirikan BUS, tanpa sokongan dari ICD. Nilai dana yang disiapkan dua kali lipat dari ketentuan modal minimum yang harus dimiliki BUS hasil spin off.

Saat ini UUS Bank BNI telah menguasai 8,2 persen pasar perbankan syariah lokal. (Dian Pitaloka Saraswati/Kontan)