JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan sepuluh menara rumah susun sederhana milik (rusunami) di atas lahan seluas tujuh hektar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), akan dihentikan oleh Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Sukdin P2B) Jaksel, hari ini. Kegiatan bisa dilanjutkan bila pengembang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Demikian disampaikan Kepala Sudin P2B Jaksel, Widiyo Dwiyono, Senin (30/3). Ia menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan surat perintah bongkar, tetapi tak digubris. Oleh karena itu, Sudin P2B, Selasa (31/3), akan menyegel seluruh lokasi rusunami tersebut. "Yang mereka miliki baru surat izin pemanfaatan penggunaan tanah, tetapi belum IMB," ungkap Widiyo.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan, menara rusunami yang boleh dibangun maksimal setinggi 54 meter, atau 19 lantai. Namun, persoalan yang lebih penting adalah, apakah pengembang sudah mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan masalah sosial yang akan timbul di rusunami yang penghuninya sangat banyak.

Atas kedua pertimbangan itu, lanjut Widiyo, Gubernur DKI menghendaki agar rata-rata penghuni rusunami 4.000 jiwa atau maksimal 6.000 jiwa per hektar. "Kalau sepuluh menara rusunami itu selesai dibangun, akan ada sekitar 20.000 jiwa yang menghuni kompleks rusunami tersebut. Pertanyaannya, apakah pengembang sudah memperhitungkan persoalan sosial yang akan timbul setelah rusunami tersebut dihuni tiga tahun? Apakah pengembang sudah mempertimbangkan daya dukung lingkungan dengan jumlah penghuni sebanyak itu?" tanya Widiyo.

Deny Andrian, salah seorang pembeli yang dihubungi terpisah mengatakan, harga rusunami per unit di sana Rp 145 juta sampai Rp 155 juta tunai. "Kalau menurut keterangan pengembang, satu menara terdiri dari 25 lantai. Satu lantai terdiri dari 50 unit, dan menurut mereka, semua unit sudah terjual," ungkapnya.