Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Diminta Naikkan Harga Sewa Rusun

Kompas.com - 17/03/2009, 11:10 WIB

 

Surabaya, Kompas - Kementerian Negara Perumahan Rakyat meminta Pemerintah Kota Surabaya menaikkan harga sewa rumah susun sehingga setara dengan satu pertiga upah minimum kota setempat. Kenaikan harga ini dinilai perlu untuk menunjang biaya pemeliharaan rumah susun.

"Harga sewa rusun saat ini dinilai tidak sebanding dan terlampau murah. Tetapi dengan harga sekian saja warga Kota Surabaya banyak yang masih belum mampu membayarnya," ucap Wali Kota Surabaya Bambang DH, Senin (16/3) di Surabaya.

Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya Arief Darmansyah mengatakan, harga sewa rumah susun (rusun) di Kota Surabaya bagi rakyat tidak mampu hanya sebesar Rp 20.000 per bulan. Sementara dalam Surat Edaran Kementrian Negara Perumahan Rakyat disebutkan harga sewa per bulan setara dengan 30 persen UMK masing-masing daerah.

Dengan UMK Kota Surabaya sebesar Rp 948.500, harga sewa rusun sederhana di Kota Surabaya sedikitnya ditetapkan Rp 316.166 per bulan.

Menanggapi imbauan tersebut, Bambang menyatakan belum berniat menaikkan harga sewa rusun yang terhitung sangat mahal bagi warga Kota Surabaya yang tidak mampu. "Rp 20.000 saja tidak mampu apalagi mau dinaikkan? Itu kan sebatas imbauan, artinya hanya setengah wajib," tutur Bambang.

Bambang menilai, alasan kebutuhan dana untuk pengelolaan yang dipaparkan Kementrian Negara Perumahan Rakyat tersebut tidak dapat diterima. Sebab, tanpa biaya pemeliharaan tinggi pun seharusnya pemeliharaan gedung rusun dapat dilakukan dengan baik.

Untuk itu, menurut Bambang, perlu kesadaran dari penghuni rusun untuk menjaga dan memelihara dengan baik rusun yang ditempati agar tetap dalam keadaan baik.

Rusun baru

Bambang mengemukakan, saat ini Pemkot Surabaya justru terfokus untuk melanjutkan pembangunan sejumlah rusun baru agar banyak warga yang tinggal di permukiman liar dapat ditampung dengan baik.

Sejauh ini Pemkot Surabaya telah menyediakan lahan dan mengelola rusun di Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Waru Gunung, Sumbo, Pegunungan Sari (tahap I dan II), dan Wonorejo. Sementara tahun ini dialokasikan sejumlah dana untuk membangun rusun di Pandegiling seluas 6.000 meter persegi, Menanggal, Pakal (tahap I dan II), dan Pegunungan Sari (tahap III).

Pada Sabtu (14/3), sejumlah penduduk warga bangunan liar di wilayah Wonokromo dan Manyar diberi prioritas untuk menempati rusun Pegunungan Sari. "Ini berarti penertiban bangunan liar dan lain-lain turut diberikan solusi relokasi tempat tinggal warga asli Surabaya," tutur Bambang. (DEE)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com