MEDAN, KAMIS - Banyak faktor penyebab minimnya realisasi investasi di Sumut, seperti tidak tersedianya infrastruktur yang memadai, tumpang tindihnya peraturan mengenai pajak serta berbelitnya birokrasi pengurusan izin investasi.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika pemodal enggan menanamkan investasinya di Sumut, kata Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumut, H. Muhyir Hasan Hasibuan di Medan, Kamis.

Ia menjelaskan, investor "berat hati" untuk menanamkan modal di Sumut karena pemerintah belum menyiapkan infrastruktur yang memadai seperti jalan yang baik dan tenaga listrik yang cukup.

Tidak maksimalnya layanan kedua infrastruktur itu dapat menyebabkan investor harus mengeluarkan biaya tambahan dalam operasionalnya. Hal itu tentu saja merugikan dan dapat membuat investor batal menanamkan modal, katanya.

Ia menambahkan, investor juga "pusing" dengan tumpang tindihnya peraturan pajak investasi karena ada yang berdasarkan ketentuan dari Pusat dan ada pula yang berdasarkan Peraturan Daerah.

Investor merasa harus mengeluarkan pajak dua kali karena tidak adanya peraturan yang pasti mengatur itu. Pemerintah juga menerapkan birokrasi panjang dan berbelit-belit yang dianggap "membosankan" dalam pengurusan izin investasi.

Ironisnya, dalam proses pengurusan izin itu tidak jarang ditetapkan "biaya siluman" yang dimaksudkan untuk memperlancar proses pengurusan izin. "Tentu saja hal itu dapat membuat investor semakin "muak" sehingga enggan menanamkan investasi," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu belajar dari Malaysia tentang sistem pelayanan terhadap investor. Malaysia dinilai sangat memberi kemudahan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di negara itu.

Tidak jarang Malaysia membebaskan pembayaran pajak dalam penanaman investasi jika dinilai dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya pendirian perusahaan dari Jepang yang memproduksi magnet di Klang. "Pemerintah Malaysia tidak menetapkan pajak produksi karena masyarakat dapat membuka usaha di sekitar perusahaan itu," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Sumut, Abdul Wahid, mengatakan, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumut sangat minim jika dibandingkan nilai investasi yang telah disetujui.

Menurut dia, data perkembangan persetujuan PMA di Sumut 2006 menyebutkan, dari rencana 32 proyek yang disetujui dengan nilai investasi 1,6 miliar dollar AS,  yang direalisasikan hanya enam proyek dengan nilai 100 juta AS.

Begitu juga dengan PMDN, dari 15 proyek yang disetujui dengan investasi Rp 7,6 triliun, namun yang direalisasikan hanya dua proyek dengan investasi Rp 240 miliar.

Sedangkan pada 2007, dari rencana 40 proyek PMA yang disetujui dengan investasi 259 miliar dollar AS, namun yang terealisasi hanya 21 proyek dengan nilai investasi 177 juta dollar AS, katanya.