Bandara Kemayoran, Bakal Lokasi Bisnis...

Sebenarnya, Kemayoran pernah menjadi bagian penting dalam sejarah nasional Indonesia, bahkan internasional. Kecamatan ini pernah menjadi lokasi Bandara Internasional Kemayoran. Karena itu, area ini memegang peranan penting dalam sejarah nasional Indonesia. Dengan kata lain, wilayah tersebut lebih dari sekedar perayaan, pameran, dan hura-hura.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK) Tabrie kepada Kompas.com, Jumat(27/9/2013), berbincang soal bandara paling melegenda di Jakarta itu. Dia menjelaskan mengenai sejarah panjang wilayah Kemayoran, khususnya yang berada di bawah wewenang PPKK.

"Kemayoran ini dibangun Belanda pada 1938. Kemudian, pada 1945, kita merdeka sehingga bandara ini dijadikan bandara internasional pertama di Indonesia. Ini adalah gerbang untuk orang masuk dari luar negeri ke Indonesia," tutur Tabrie. 

Pada 1945-1964, bandara ini dikelola oleh Jawatan Penerbangan Sipil. Kemudian, pengelolaan landasan pesawat terbang tersebut diambil alih oleh Departemen Perhubungan Negara, yang dalam hal ini dikelola oleh yang namanya Perum Angkasa Pura.

"Kemudian, karena pada 1985 international airport pindah ke Cengkareng, maka Kemayoran International Airport ini diserahkan kepada negara, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara, sampai sekarang. Itu mulainya tahun 1985. Karena Kementerian Sekretaris Negara bukan bagian dari tupoksinya untuk mengelola aset-aset seperti ini, sehingga berubah menjadi Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran," lanjutnya.

Tak banyak orang tahu PPK Kemayoran atau Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran ini. Tabrie mengatakan, PPK Kemayoran ada di bawah Sekretaris Negara. Belakangan, lanjut dia, PPKK berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

"Artinya, PPKK tidak semata-mata mencari keuntungan. Hanya saja, PPKK juga berkewajiban menyumbang pendapatan bagi negara," paparnya.

"Sejak 2011, itu berlaku BLU penuh. Artinya, lahan yang kita miliki, lahan HPL ini jika dibangun di atasnya, bangunan tersebut jadi milik pemerintah," tambah Tabrie.

Green international business district

Tabrie juga mengungkapkan soal luas wilayah Kemayoran yang berada di bawah wewenangnya, serta peruntukkannya. Luasnya 454 hektar.

"Tapi, tidak semuanya digunakan untuk business oriented karena separuh dari lahan yang tersedia itu untuk fasom dan fasus. Kemudian, dari luas itu sebenarnya untuk pemerintah yang selus 2,33%, kemudian yang fasos 42,53%, untuk diinvestasikan itu 55,14%," ujarnya.

Dia menambahkan, dari yang diinvestasikan itu baru 26 persen saja lahan yang dikerjakan.

"Kita mendapatkan untung PMPB hanya 26 persen. Masih ada 12 hektar yang akan kita coba ditenderkan dan dibangun sesuai dengan business oriented. Karena visi dan misi kita kan membangun daerah ini menjadi green international business district. Sebagian besar memang digunakan untuk bisnis, memberi masukan kepada negara," katanya.