Sabtu, 29 November 2014
PERUMAHAN NASIONAL
Munas APERSI dan Komitmen Membangun Rumah Rakyat
Penulis : Tabita Diela | Jumat, 7 Juni 2013 | 20:28 WIB
|
Share:
Tabitha/C22
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meresmikan perumahan pekerja di daerah Cikampek, Jawa Barat, Selasa (7/5/2013). Dalam acara tersebut, Ketua DPP APERSI Eddy Ganefo sempat mengutarakan bahwa daerah-daerah Karawang, Cikampek, Cirebon, Purwakarta, dan Banten memang diorientasikan untuk pemukiman buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) akan menggelar musyawarah nasional (Munas) IV, menyusul berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP APERSI 2010/2013. Sejumlah agenda dan rencana pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan dibahas dalam munas tersebut.

"APERSI ingin menjadi pilar membangun perumahan bagi MBR. Syukur-syukur menjadi soko tunggal," ujar Ketua Umum DPP APERSI Eddy Ganefo pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Eddy menjelaskan, maksud pernyataannya bahwa APERSI diharapkan menjadi pilar utama pembangunan rumah bagi MBR adalah keinginan organisasi tersebut untuk memastikan terpenuhinya hak asasi MBR, terutama dalam hal mendapatkan rumah. Langkah-langkah akan dijalani terkait harapan itu akan dimulai pada Munas IV ini.

"Langkahnya adalah melakukan diskusi masalah pembangunan nasional. Kita akan mulai berbicara dengan data, menangani masalah, dan membahas progress dalam pembangunan. Dengan data ini kami dapat mengurai permasalahan dan mencari solusinya sesuai dengan masalah yang ada," ujar Eddy.

Seperti diketahui, APERSI telah berhasil menggugat kebijakan pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat), khususnya pasal dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penetapan rumah tipe 36 untuk mendapatkan kredit FLPP (Baca: Horee... Aturan Rumah Tipe 36 Dibatalkan!). Ia mengakui, meskipun sudah terlihat berbagai keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembenahan listrik dan PSU, masih ada kendala utama belum tertuntaskan, yaitu masalah pertanahan.

Eddy mengatakan, pelaksanaan peraturan BPN No. 2/2013 tidak berjalan dengan baik. Hal itu terjadi karena masih ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan demi mencari keuntungan pribadi sehingga tidak hanya merugikan dalam hal materi, namun juga waktu bagi para pengembang rumah bersubsidi.

"Sebenarnya aturan itu bagus, tapi penerapannya tidak jalan," ujar Eddy.

Untuk itulah, peraturan BPN No. 2/2013 akan menjadi salah satu agenda penting dalam Munas IV ini. Bertema "APERSI Bertekad Menjadi Pilar Utama dalam Pembangunan Rumah MBR", munas tersebut akan dilaksanakan pada 12 - 13 Juni 2013 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Munas akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dan dihadiri 500 pengembang.

Selain akan membahas permasalahan seputar penyediaan rumah bagi MBR, munas kali ini juga akan menunjuk pemimpin baru DPP APERSI. Sejauh ini, baru ada dua nama yang dijagokan, namun masih belum dipublikasikan.



Editor :
Latief