Sabtu, 19 April 2014
FLPP
Di Papua, Mustahil Rumah Tipe 36 Seharga Rp 70 Juta!
Penulis : Natalia Ririh | Senin, 2 April 2012 | 16:22 WIB
|
Share:
AGUS SUSANTO/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi.

MANADO, KOMPAS.com - Pengembang di Papua mengaku paling berat menjalankan skema baru kredit pemilikan rumah dengan Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pasalnya, masalah perumahan di Papua sangat beragam, mulai harga material bangunan mahal sampai ketersediaan tanah.

Selain material bangunan di Papua itu terkendala masalah tanah. Jangan dikira tanah di Papua itu murah. Di pusat kota harganya mencapai Rp 1 juta per meter persegi.
-- Poerbaraya

"Kalau harga rumah tipe 36 meter persegi itu Rp 70 juta, kami jelas tidak bisa membangun. Di Jayapura, harga semen per sak itu Rp 80.000 - Rp 90.000. Itu baru harga semen, belum harga material bangunan lainnya," ungkap Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Papua dan Papua Barat, Poerbaraya, kepada wartawan saat peringatan HUT REI ke-40 di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (31/3/2012).

Menurut dia, kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Papua perlahan dapat terpenuhi. Namun, pemerintah diminta tidak menyamaratakan kondisi perekonomian tiap daerah.

"Selain material bangunan di Papua itu terkendala masalah tanah. Jangan dikira tanah di Papua itu murah. Di pusat kota harganya mencapai Rp 1 juta per meter persegi," ujarnya.

"Kalau di pedalaman memang ada harga tanah lebih murah, sekitar Rp 100.000 - Rp 200.000, namun kendalanya listrik dari PLN belum masuk," imbuh Poerbaraya.

Masyarakat Papua juga tak mau bila pengembang menyiasati membangun rumah berbahan material kayu. Poerbaraya mengatakan, masyarakat di sana umumnya menginginkan rumah berdinding bata.

"Banyak dari mereka sudah tidak mau lagi tinggal di rumah honai. Jangankan honai, rumah dari kayu saja tidak mau. Bank juga tidak mau memberikan KPR kalau yang dibiayai itu rumah papan, karena papan itu berkesan kumuh," kata Poerba.

Pada kesempatan sama, M Haidir Munthe, ketua DPD REI Kalimantan Tengah mengungkapkan, permasalahan perumahan di wilayahnya tak kalah pelik. Ia menuturkan, sertifikat untuk perumahan terkendala Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) sehingga tidak dapat diterbitkan sejak 2008. Sementara hutan sudah dibabat untuk dijadikan perkebunan, sertifikat untuk rumah tipe 20 - 30 tidak bisa terbit.

"Dari target rumah dengan FLPP sebanyak 1.500 unit se-Kalimantan Tengah baru terealisasi 4 unit," jelasnya.

Tak berhenti di situ. Haidir juga mengaku prihatin, karena sebagai pusat wilayah yang kaya sumber daya alam batu bara, Kalimantan Tengah justeru terkendala listrik yang tidak bisa dinikmati masyarakatnya.

"Di wilayah dengan lumbung energi ini ternyata miskin energi listrik untuk rakyat. Masih ada tiang dan trafo sejak tahun 2010 berdiri, tapi belum menyala listriknya," katanya.


Editor :
Latief