BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana mencapai satu trilyun rupiah, atau 24 persen APBD Jabar Tahun Anggaran 2010, untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Pengusahan dan kontraktor lokal ditantang untuk merebut kue pembungan tersebut.  

Alokasi dana untuk infrastruktur ini akan terus meningkat. Tahun lalu hanya 17 persen dari APBD, sekarang mencapai 24 persen. Saya tidak anti pengusaha dari pusat atau luar Jabar masuk. Tetapi, saya sangat berharap pengusaha lokal mampu bersaing dan memenanginya, kata Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf di Bogor, Kamis (11/3).  

Ia menegaskan hal itu saat membuka Musyawarah Provinsi II DPP Aspekindo Jawa Barat yang berlangsung di Hotel Salak Bogor.  

Wakil Gubernur mengatakan pengusaha lokal harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusianya. Apalagi diberlakukan kebijakan yang mengharuskan proses tender dan pelelangan proyek terbuka melakukan jaringan internet. Jangan sampai pengusaha lokal berguguran saat pengajuan tender akibat tidak melek teknologi.  

Sistem dunia juga sudah berubah. Dituntut kemampuan kita untuk mengadopsi teknologi tersebut. Kita harus lebih siap lagi, termasuk di bagian administrasi, ingatnya.   

Dede mengatakan Pemprov Jabar memang menginginkan semua proyek yang direncanakan pemerintah, dicantumkan ke dalam situs internet. Tujuannya, agar semua pihak bisa mengakses informasi tersebut. Dan, pada akhirnya pihak manapun yang ingin ikut berpartisipasi, bisa mempersiapkan diri.  

"Putra daerah harus berperan aktif melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengembangkan daerah-daerah kita semua," harapnya.  

Menurut Dede, tender secara online diharapkan dapat menutup celah untuk melakukan KKN. Tidak ada lagi hak eksklusif pengguna anggaran. Tidak ada lagi tender fee. Tidak ada lobi-lobi. T idak ada lagi atur-mengatur. Tidak ada lagi premanisme kontraktor dan tidak ada lagi presure kepada rekanan lain. "Jadwal penyelesaian proyek dapat tepat waktu dan efisiensi anggaran rata-rata diatas 10 persen," katanya.  

Tender secara online pun, kata dia, membantu proses pengendalian administrasi. Sehingga biaya administrasi dapat ditekan hingga 80 persen. Keuntungan lainnya adalah terjadi transparansi pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses dimanapun tanpa ada kecurigaan.